DPRD Ingatkan Pemkab Berau Penyesuaian Fiskal Jangan Mengurangi Hak ASN Maupun PPPK
Thamrin.
POSKOTAKALTIMNEWS,
BERAU : Dalam menjamin kesejahteraan Aparatur
Sipil Negara (ASN), Pemkab Berau diminta tetap memberikan perhatian terhadap
hak-hak dasar pegawai, baik yang PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (PPPK) atau Non PNS, seperti tunjangan penghasilan, dalam penyesuaian
anggaran yang proporsional.
"Jangan sampai
penyesuaian fiskal justru berdampak pada berkurangnya hak-hak ASN maupun PPPK
yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan publik," kata Thamrin
selalu Jubir Fraksi PKS saat membacakan pandangan akhir fraksi dalam rapat
paripurna DPRD Berau pandangan akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah
(Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Dalam sektor
pelayanan publik Fraksi PKS turut mendorong pemerataan tenaga kesehatan dan
tenaga pendidik hingga ke wilayah pedalaman dan pesisir. Menurut Thamrin, distribusi ASN tidak boleh
hanya terpusat di wilayah perkotaan.
Pemerintah perlu
menyusun kebijakan yang mampu mempertahankan tenaga kesehatan maupun tenaga
pendidik agar bersedia mengabdi dalam jangka waktu yang lebih panjang di daerah
terpencil.
“Dengan demikian,
masyarakat di kampung-kampung dapat memperoleh pelayanan kesehatan dan
pendidikan yang setara dengan masyarakat di wilayah perkotaan. Dengan begitu
para ASN yang mengabdi dapat dipertahankan pengabdiannya di wilayah dalam kurun
waktu yang memadai, sehingga kebutuhan tenaga medis maupun tenaga pendidik di
kampung dapat terpenuhi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat semakin
baik," jelasnya.
Menutup pandangan akhir fraksinya, PKS menegaskan bahwa seluruh catatan tersebut bukan semata kritik terhadap pemerintah daerah, melainkan bentuk komitmen DPRD untuk memastikan setiap rupiah APBD benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Fraksi PKS meyakini
tantangan fiskal yang dihadapi Kabupaten Berau dapat dilalui apabila pemerintah
mampu memperkuat perencanaan, mempercepat realisasi anggaran, menggali potensi
pendapatan baru, serta membangun kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan.
(sep/FN/Advertorial)